GOLPUT DAN APATISME POLITIK

Yanu Endar Prasetyo

Partisipasi rakyat adalah jantung pemilu. Apa jadinya jikalau pemilu sebuah negara kurang diminati alias minim partisipasi dari warga negaranya? Apakah dengan demikian hasil pemilu menjadi kurang berwibawa dan tidak mencerminkan kehendak rakyat banyak (demokrasi)?
Belakangan, banyak pro-kontra seputar golput (golongan putih), yang maknanya merujuk kepada mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa golput adalah tindakan warga negara yang kurang baik. Bahkan, kelompok ini, yang sebagian besar adalah partai politik itu sendiri, sempat mengupayakan agar para tokoh agama membuat fatwa haram terhadap golput. Di pihak lain, adalah mereka yang bersikukuh bahwa memilih atau tidak memilih, menjadi golongan berwarna atau pun golongan putih, adalah hak asasi tiap warga negara. Tidak memilih adalah sebuah pilihan juga yang harus dihormati.
Dalam pandangan definisi sosial ala Weberian, setiap individu adalah makhluk sosial yang selektif. Meskipun ia digempur berbagai informasi dan persuasi, manusia tetaplah memiliki ruang untuk berefleksi sebelum menentukan pilihannya. Jika kita mengikuti pandangan ini, kita tidak perlu khawatir dengan gejala makin besarnya golput dalam pemilu legislatif dan pilpres mendatang. Sebab, apapun yang akan terjadi, meskipun seandainya golput menjadi “pemenangnya”, tetaplah mencerminkan kehendak selektif warga negara indonesia. Dengan demikian, bukan individu-individu pemilih yang harus disalahkan, melainkan mungkin yang perlu dikaji adalah bagaimana proses penyelenggaraan, sosialisasi, hingga peran para calon yang ikut bertanding? Barangkali, disanalah titik lemah persoalan yang mendorong rakyat berbondong-bondong memilih golput.
Argumentasi di atas, mungkin akan disanggah dengan pendapat yang terkadang kurang etis didengar, seperti “golput disebabkan rakyat belum melek politik”, atau “rakyat belum sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. Hemat saya, pendapat seperti itu adalah kesimpulan di balik meja yang cenderung menyederhanakan persoalan. Melek politik merupakan dampak dari edukasi politik yang dilakukan secara terstruktur, berkesinambungan, dan progresif. Padahal, di negara kita, edukasi politik cenderung berubah menjadi sekedar mobilisasi politik. Rakyat lebih banyak diarahkan, belum dicerahkan. Sehingga, jangan salahkan masyarakat jika kemudian mereka mengambil posisi “oposisi” terhadap apapun yang berbau politik.
Oposisi rakyat ini, merupakan bentuk resistensi yang halus dan pragmatis. Trauma politik orde baru menyebabkan rakyat masih malu-malu kucing untuk menyatakan secara terbuka bahwa dirinya adalah bagian dari golput. Sebaliknya, pragmatisme mereka tunjukkan dengan “menelan” apapun kesempatan yang menguntungkan di hadapannya. Pemilu adalah bisnis pertukaran suara yang terkadang menjadi bernilai ekonomi. Seperti paradigma Weber di atas, karena individu selektif, maka mereka menjadi punya semboyan, “apapun yang partai A dan caleg B berikan, saya terima, tapi jika saya diminta mencentang partai A atau caleg B, belum tentu”.
Golput macam itu, memang berkesan kurang bertanggung jawab. Tapi itulah yang muncul dalam realitas dan sebenarnya harus lebih diantisipasi. Sebab, itu artinya masyarakat kebablasan dan tanpa sadar mengkhianati demokrasi. Lebih jauh, dengan pola pikir pemilu adalah bisnis pertukaran, bukan perjuangan untuk memilih wakil dan keinginan diwakili, maka akan menyebar virus apatisme politik yang secara langsung akan membusukkan demokrasi. Banyak suara dari bawah yang tidak tersuarakan di pusat kekuasaan, akibat dari legislator dan pemimpin yang terpilih secara “setengah hati” dan setengah suara populasi itu.
Lima tahun adalah waktu yang relatif panjang untuk melakukan banyak kemajuan positif. Sayang sekali jika para penentu kebijakan dan pelaku perubahan itu nanti, hanya mendapatkan legitimasi yang minim dari masyarakat. Ada baiknya dari sekarang, para Caleg dan partai yang merasa dirinya mampu mewakili dan membawa perubahan, menata diri sebelum tampil di depan publik. Niatkan untuk mewakili kepentingan orang banyak, bukan sekedar untuk partai atau golongan tertentu. Masyarakat sudah jengah dengan arogansi caleg yang merasa paling hebat, paling jujur, paling bersih, dan paling pantas memimpin. Mulailah dengan hal kecil, seperti menertibkan sendiri baliho dan poster-poster kampanye Anda yang merusak keindahan jalan dan kota itu. Kalau tidak, jangan salahkan jika rakyat melawan dengan memilih golput. Artinya, apapun dan siapapun hasil pemilu, mereka tidak bertanggungjawab. Abstain!