Sukarno, Prabowo dan Jokowi

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Penulis Buku “Harta Karun Bung Karno”

“Bung Karno hidup dan mati (dibunuh) berkali-kali”. Demikian barangkali ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bapak proklamator, pendiri bangsa dan salah satu pencetus ideologi Pancasila ini muncul dan tenggelam dalam arus dinamika politik di Indonesia. Bagaimana tidak? Sejak sebelum Indonesia merdeka hingga satu dasawarsa lebih reformasi, Bung Karno, secara simbolik maupun ideologis tidak pernah lepas dipakai (atau dibajak?) oleh siapapun yang ingin meniti dan memburu tangga kekuasaan. Mulai dari calon kepala desa, calon anggota DPR hingga calon Presiden dan Wakil Presiden juga merasa harus mewarisi seluruh atau sebagian dari diri, sikap dan cita-cita Sukarno sebagai “jualan” mereka. Ini tentu sesuatu yang membanggakan, karena berarti bangsa ini tidak pernah lupa akan sejarah. “Jas Merah” Bung Karno selalu dipakai. Namun ini juga akan nampak sangat absurd dan paradoks, manakala mereka yang merasa berhak mewarisi Sukarno ini, pada saat yang sama, juga mengkhianati mimpi-mimpi Bung Karno itu sendiri. Disinilah bung karno dihidupkan sekaligus dimatikan berkali-kali.

Coba kita tengok perhelatan Pilpres yang mengiringi hari-hari kita saat ini. Bagaimana kedua kubu Capres dan Cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, berusaha untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka yang paling dekat, paling sah dan bahkan paling mirip dengan Sukarno. Cara berpakaian Sukarno (berpeci hitam, berbaju putih dengan dua kantong saku diatas) ditiru, cara berpidato Sukarno yang berapi-api ditiru, pidato dan propaganda politik di depan ribuan massa a la Sukarno juga ditiru. Bahkan, untuk membangkitkan imajinasi terhadap Sukarno, gagasan-gagasan besar seperti Trisakti, Nasionalisasi Aset, Pro Marhaen (wong cilik, petani dan nelayan) juga diusung seolah-olah mereka baru lahir kemarin setelah Bung Karno wafat. Seolah-olah, mereka yang juga nyata-nyata menjadi bagian dari Orde Baru yang dulunya sangat jijik dan anti mendengar kata Sukarno pun merasa tidak punya dosa untuk mematut-matut diri sebagai pewaris Bapak Revolusi tersebut. Beruntung, rakyat Indonesia sebagian besar berjiwa pemaaf dan pelupa, sehingga mereka dengan santai melenggang tanpa dosa.

Jika kita cermati lebih dalam arah pergaulan dunia saat ini, bisa jadi pasangan Capres dan Cawapres yang pada hari minggu (1/6/2014) kemarin telah mendapatkan nomor urut, termasuk kurang jeli dalam menampilkan diri dan kedirian kita sebagai sebuah Bangsa yang besar di era kekinian. Mereka terjebak (atau dengan sengaja) justru menghanyutkan diri dalam romantisme sejarah kebesaran masa lalu. Sejarah menunjukkan, bagaimana Sukarno muda menyikapi perubahan pasca perang dunia ke II (yang kemudian menghasilkan revolusi kemerdekaan) dan bagaimana Sukarno Tua menyikapi perubahan ketika perang antara liberalisme dan komunisme berada pada puncak klimaksnya (Bung Karno tetap konsisten dengan gagasan Nasakom-nya dan menolak liberalisme/anti-barat). Saat itu, dengan keputusan-keputusan politik yang berani melawan arus, bangsa Indonesia sangat disegani dalam percaturan Geopolitik Internasional. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Neoliberalisme (sebagai musuh ideologis utama Bung Karno) nyata-nyata telah menjadi penguasa tunggal dan bahkan “agama” yang bukan saja menguasai, tetapi juga diamini oleh NKRI.

Tak berapa lama lagi kita akan “menikmati” pasar bebas di Asean dan beberapa negara lain yang telah tertuang dalam perjanjian bilateral maupun multilateral. Konsekuensi dari keikutsertaan bangsa Indonesia dalam pasar bebas ini adalah kita membiarkan berbagai kebijakan pro-liberalisme diterapkan. Bayangkan saja akan ada banyak sekolah, mulai dari TK hingga perguruan tinggi milik asing yang akan masuk ke Indonesia. Bukan hanya sekolahnya, bahkan guru-gurunya pun bebas untuk bekerja dan mengajar di Indonesia. Apakah kita siap? Bukan itu saja, akan banyak rumah sakit (beserta tenaga medisnya), yang akan membuka praktek di Indonesia. Bagaimana nasib lembaga dan tenaga kerja dalam negeri? Mereka atau kita harus bersedia di sertifikasi! Apakah kita mampu bersaing? Bukan itu saja, subsidi BBM, subsidi Pupuk harus dihapuskan, karena negara harus memberi kebebasan kepada investor dari negara lain untuk masuk ke dalam pasar dalam negeri. Bagaimana dengan barang impor? Itu sudah pasti, lebih banyak dan lebih murah! Inilah kondisi yang akan kita hadapi. Mengerikan bukan? Bisa jadi ungkapan Bung Karno bahwa kita akan menjadi koeli di negeri tidaklah berlebihan manakalan bangsa ini tidak siap dengan agama neolib ini.

Beranikah kedua capres dan cawapres ini melawan neo-liberalisme yang kadung menjerat leher bangsa ini? Bukan hanya mengadopsi penampilan lahiriah Sukarno, tetapi juga mewarisi darah ideologi Sukarno yang anti neolib. Beranikah kedua pasang Capres-Cawapres ini menunjukkan wibawa bahwa bangsa ini tidak bisa diatur seenaknya oleh korporasi-korporasi besar (para imam neoliberalisme) dalam mengeruk isi perut Nusantara yang kaya dan melupakan kesejahteraan 250 juta penduduknya ini? Bukan hanya memaparkan visi misi yang jauh dari akar permasalahan sebenarnya. Beranikah para Capres-Cawapres ini menolak hutang luar negeri sebagaimana Bung Karno dulu mengatakan “go to hell with your aid” kepada Amerika? Beranikah para Capres-Cawapres ini mendeklarasikan diri sebagai pembela kaum marhaen dan wong cilik dalam arti sebenarnya? Dimana itu berarti harus mengarahkan mata pisau kepada para mitra koalisi dan kerjasama-nya sendiri yang tidak lain adalah para komprador kapitalis dan cukong-cukong penghisap darah rakyat dan para pekerja. Beranikah Prabowo dan Jokowi?

Jika mereka tidak berani, maka sebaiknya abaikan saja simbol-simbol yang melekat atau dilekatkan dalam diri mereka. Acuhkan saja pencitraan semu dan kosmetika keberpihakan yang hanya dirancang sebagai strategi marketing untuk meraih simpati publik. Negara ini membutuhkan pemimpin sejati yang memahami kondisi hari ini dan mampu membawa kita keluar dari berbagai persoalan bangsa. Kunci dari semua itu adalah keberanian pemimpin tersebut untuk melawan arus Neo-liberalisme. Tanpa itu semua mimpi tentang “Indonesia Macan Asia”, “Indonesia Hebat” atau yang lainnya hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Sekali lagi, konteks kesenjangan yang terjadi di negeri ini (antara yang kaya dan miskin, kota dan desa, Indonesia timur dan barat, darat dan laut) bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah buah dari kegagalan bangsa ini, terutama para pemimpinnya, dalam mencari dan menyatukan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang besar, sehingga tanpa kita sadari kita hanya menjadi penonton, sekali lagi : penonton! di negeri kita sendiri. Kita tunggu adakah dari kedua pasang calon pemimpin negeri ini yang benar-benar seorang Neo-Sukarnoisme? Syukur-syukur jika keduanya mau dan mampu.

Pasundan Ekspres, 2 Juni 2014