21 November 2016

Resensi Buku : Bernie Sanders dan Masa Depan Politik Amerika

Oleh : Yanu Endar Prasetyo


Judul               : Our Revolution, A Future to Believe in
Penulis             : Bernie Sanders
Penerbit           : Thomas Dunne Books , ST. Martin’s Press, NY
Terbit               : 2016
Tebal               : 450 halaman
Bahasa             : Inggris
Harga              : Rp. 208.000

“He’s not moving party to the left. He’s moving a generations to the left”

Pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tidak hanya menghasilkan fenomena Donald Trump sebagai presiden terpilih, tetapi juga menjadi panggung bagi kemunculan politisi liberal paling berpengaruh di AS saat ini : Bernie Sanders. Senator dari Vermont yang sudah berusia tujuh puluh lima tahun ini adalah fenomena ekstrem dan tidak biasa dalam perpolitikan Amerika. Bukan saja karena ia hanya dianggap sebagai kuda hitam, melainkan juga karena gagasan dan pemikirannya yang sama sekali berbeda dengan arus utama di AS. Pemikirannya memang khas liberal yang mendukung sepenuhnya hak-hak dan kebebasan individu, akan tetapi gagasannya di bidang ekonomi dan politik justru mencerminkan pandangan sosialis atau kiri. Bahkan, gerakan protes anti-Trump yang masih marak di berbagai kota di AS selepas hasil pemilu kemarin juga tak lepas dari pengaruh seorang Bernie.

Suara kerasnya dalam menentang oligarki elit politik amerika dan kerakusan segelintir korporasi besar, yang ia sebut dengan “the 1 percent”, itu telah membuat merah telinga status quo di AS. Bukan hanya itu, ia juga mengkampanyekan “health care for all”, “making higher education affordable”, kritik kerasnya pada media yang lebih banyak menjual gosip daripada mengabarkan permasalah riil bangsa Amerika, sampai dengan kegigihannya mendukung kampanye perubahan iklim telah memberi warna ideologis yang berbeda dalam Pilpres AS. Gagasannya memang terasa ganjil di kalangan mapan dan elit, akan tetapi ia mendapat dukungan yang sangat luas dari generasi muda AS. Hasilnya, ia memenangi dua puluh dua negara bagian, mendapatkan 1,3 juta suara yang mayoritas anak muda dan hampir saja mengalahkan Hillary dalam perebutan tiket presiden dari partai Demokrat. Kejutan dan prestasi yang bukan main-main.

15 November 2016

Kota, Budaya dan Bencana

Yanu Endar Prasetyo
pasundan ekspres, 15 November 2016

Masa depan peradaban manusia berada di Kota. Sebab, pada tahun 2030 nanti, lebih dari enam puluh persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, jika salah dalam merencanakan dan mengelola kota akan berujung pada bencana dan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Isu-isu yang berkembang dalam pembangunan kota ini tentu saja bervariasi antar negara. Untuk negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, isu penting saat ini adalah soal integrasi penduduk dan komunitas (akibat banjir imigran dan masalah rasial), tingginya kriminalitas (akibat bebasnya kepemilikan senjata api), dan ketimpangan ekonomi (meningkatnya pengangguran dan tunawisma). Bagi negara seperti Indonesia yang sedang bertumbuh pesat kota-kota metropolitannya, isu utama perkotaan adalah seputar kepastian rencana tata ruang (kepentingan publik versus privat, industri versus pertanian), akses dan kualitas transportasi publik, lingkungan (pengelolaan sampah, drainase, ruang terbuka hijau, banjir) serta ketimpangan ekonomi penduduk yang makin menganga.
Jika ditelusur secara sosiologis, unsur-unsur pembentuk masalah perkotaan itu pada akhirnya kembali kepada karakteristik kapital masing-masing wilayah atau negara. Flora (2013) membagi kapital ini ke dalam tujuh bentuk yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah menjadi urban, yaitu social capital, cultural capital, human capital, natural capital, financial capital, political capital dan built capital. Namun demikian, masalah perkotaan muncul dari perpaduan berbagai sumber daya kapital tersebut. Kompleks dan tidak sederhana untuk diuraikan, apalagi diselesaikan. Faktor sosial budaya (cultural and social capital) masyarakat menjadi sangat penting dan utama untuk digarap. Budaya ini menyangkut tata nilai, identitas, hingga gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Memahami budaya masyarakat perkotaan ini menjadi kunci untuk memilih pendekatan pembangunan kota yang tepat. Dengan memahami budaya ini pula isu-isu sensitif seputar penataan kota, kebersihan sungai, penggurusan, pemukiman, pusat bisnis, ruang terbuka hijau, kawasan industri, kemacetan dan lain-lain diharapkan dapat dilakukan secara lebih humanis dan beradab.

05 November 2016

Community as a Psychological Reality

Mary F. Rousseau’s Book Review 

Yanu Endar Prasetyo
  
         
"Be what you is, because If you be what you ain’t, then, you ain’t what you is"


Community is a term that we often hear and read in the literature of social sciences. However, the sense of community can be very diverse depending on the viewpoint of the thinker. One of the books of philosophy that dissects the sense of community was written by Mary F. Rousseau from Marquette University, entitled "Community: The Tie that Binds". In the beginning of her book, Rousseau started her discussion on community with the linguistic approach (etymology) of the community, then, observed the empirical significance of the community inhuman existence, human relations and social groups that are more complex. The important answer about the tie that binds us as a community can be decomposed in a logical and empirical study of Rousseau's.

26 October 2016

DEMOKRASI DIGITAL

Opini Media Indonesia

Oleh : Yanu Endar Prasetyo
Peneliti LIPI, PhD Student di University of Missouri, USA

Teori sosial dan politik yang umum dipelajari hari ini, sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung sekitar 2 abad lalu. Jarang disadari bahwa gelombang revolusi berikutnya yang lebih dahsyat sedang berlangsung saat ini. Revolusi ini diyakini akan mengubah serta melahirkan teori dan praktik sosial baru yang mungkin belum pernah terprediksikan sebelumnya. Revolusi yang memiliki dampak sangat luas dan dalam pada peradaban manusia. Gelombang perubahan inilah yang disebut dengan revolusi digital. Ditandai dengan kehadiran internet yang massif dan perlahan menggantikan berbagai perangkat teknologi jadul sebelumnya. Hampir semua teknologi analog tinggal menjadi kenangan. Radio, televisi, koran dan media konvensional lain pun sudah diambang sakarotul maut digulung oleh google dan youtube.

Gilardi (2016), dalam penelitian terbarunya tentang “digital democracy”, menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana teknologi digital ini juga mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Tidak hanya di Barat, melainkan juga di belahan dunia manapun dimana teknologi digital mulai mendominasi. Tidak hanya pada praktik politik dalam demokrasi kontemporer, revolusi teknologi digital ini juga secara langsung telah mempengaruhi bagaimana ilmu-ilmu sosial direproduksi dan disebarluaskan. Big data, sains kompleksitas, crowd sourcing, mesin pembelajaran baru, hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi rujukan dunia pun turut beradaptai dengan revolusi digital ini. Demokrasi digital adalah era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri.

24 October 2016

Repost : Kesenjangan Digital dan Penguatan e-Demokrasi

Pasundan Ekspres, 24 Oktober 2016

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) baru saja merilis sebuah laporan tentang tren pemanfaatan internet di kalangan pelajar. Penelitian ini membandingkan data dari 63 negara angggota OECD. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat perbedaan akses dan pola pemanfaatan internet di kalangan pelajar saat ini dilihat dari faktor latar belakang sosial ekonomi mereka. Menariknya, hasil penelitian tersebut menunjukkan dua fakta penting. Pertama, soal“gap” atau kesenjangan digital (digital divide) yang masih harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang menduduki peringkat kedua paling tinggi setelah Vietnam dalam hal kesenjangan akses terhadap internet antara pelajar dari keluarga miskin dan kaya.

Hal ini bisa dimengerti, sebab penetrasi internet terhadap populasi penduduk di Indonesia memang masih relatif rendah. Data yang dirilis oleh we are social global reportpada januari 2016 menunjukkan pengguna internet aktif di Indonesia baru pada kisaran 34% dan pengguna media sosial aktif sebesar 30% dari total penduduk yang ada. Meskipun, di sisi lain pengguna yang terkoneksi dengan mobile phone justru melebihi total populasi penduduk (126%). Sementara itu, negara-negara yang dinilai paling baik dalam mengatasi masalah kesenjangan akses internet antara pelajar miskin dan kaya adalah Denmark, Islandia dan Finlandia. Beberapa negara di Asia yang cukup rendah kesenjangannya adalah Hongkong-China, Macau-China, Singapura dan Taiwan.

11 October 2016

3D Printing Innovation

Many people today tend to believe that technological innovation fosters economic growth. One of the latest innovations today is 3D printing. This innovation has the potential benefit to encourage the growth of the creative industries throughout the world economy for the next several decades because of its similarity to the original form, ability to accelerate time in process and encourage the emergence of new creative industries.
Basically, 3D printing innovation will change the way we make and create products, particularly on designing product and creating prototypes. Designing products by 3D printing will be easier and cheaper than before, because it uses computer programming and controlling. 3D printing with computerized technology will allow the possibility of generating impressive 3D objects that are similar to the details of the original form. For instance, housing mockups created by an architect will be made easier in various, even by students as long as they have mastered the software design. According to this benefits, many people and companies are starting to focus their business based on 3D printing development for making their various prototype and product.

02 October 2016

Peta Sosial Politik Subang : Kemarin, Kini dan Nanti (1)


Subang sedang mengalami “paceklik kepemimpinan”. Sebuah masa dimana sulit mencari figur ideal dalam birokrasi dan kepemimpinan. Badai KPK telah mengubah struktur politik lokal menjadi demikian cair dan membutuhkan proses untuk kembali menguat pada poros-porosnya. Subang tentu tidak sendirian, paceklik kepemimpinan ini dialami pula - bahkan lebih dulu - oleh ratusan daerah lain yang merupakan anak kandung otonomi daerah. Sebuah era dimana raja-raja kecil menjadi penguasa mutlak di daerah. Subang pun pernah mengalami tren sentralisasi kekuasaan oleh raja kecil itu, dimana penempatan orang sangat jauh dari prinsip “the right man in the right place”. Kepentingan umum dilupakan karena sengaja diletakkan di bawah kepentingan pribadi dan golongan. Masa dimana publik mengeluhkan segala hal, tapi tak kuasa berbuat apa-apa karena didera ketakutan untuk bersuara. Rezim semacam ini merayakan otonomi secara berlebihan dan kebablasan, hingga pada akhirnya digulung pula oleh peribahasa politik klasik dari sejarawan John Dalberg-Acton yang mengatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”. Para pemimpin dari rezim lama itu, baik yang tua maupun muda, akhirnya bergiliran satu per satu menginap di hotel prodeo.

Namun, realitas politik tidak pernah absolut. Ia dinamis dan tak pernah berhenti di tempat. Meskipun kita akui kegagalannya dalam memproduksi birokrasi yang bersih, namun harus kita akui pula bahwa otonomi daerah juga berhasil membidani lahirnya pemimpin-pemimpin yang berprestasi. Mereka adalah angin segar bagi demokrasi kita di tengah pengapnya politik transaksional yang sering melukai nalar dan akal sehat. Pilkada DKI menjadi contoh tampilnya angin segar kepemimpinan di ibu kota, dimana keenam kandidat yang tampil adalah tokoh-tokoh pemimpin ideal dari basisnya masing-masing. Terlepas dari dinamika politik praktis di dalamnya, mereka telah menjadi oase bagi demokrasi elektoral dan prosedural yang terus digugat oleh ketidakpercayaan publik ini. Pun di negara yang didongengkan sebagai corong demokrasi seperti Amerika Serikat, seorang Hillary Clinton juga sedang berusaha mencatatkan sejarah menjadi presiden perempuan pertama di negeri itu. Tentu tidak mudah. Tren ini menambah angin segar bahwa meskipun compang-camping dan tidak sempurna, sistem demokrasi masih memberi kita sedikit ruang dan kepercayaan bahwa setiap orang – terlebih orang baik dan berkompeten – masih memiliki kesempatan yang relatif sama untuk menjadi pemimpin. Demokrasi tidak hanya milik para mafia.

Kesenjangan Digital dan Penguatan e-Demokrasi

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) baru saja merilis sebuah laporan tentang tren pemanfaatan internet di kalangan pelajar. Penelitian ini membandingkan data dari 63 negara angggota OECD. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat perbedaan akses dan pola pemanfaatan internet di kalangan pelajar saat ini dilihat dari faktor latar belakang sosial ekonomi mereka. Menariknya, hasil penelitian tersebut menunjukkan dua fakta penting. Pertama, soal “gap” atau kesenjangan digital (digital divide) yang masih harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang menduduki peringkat kedua paling tinggi setelah Vietnam dalam hal kesenjangan akses terhadap internet antara pelajar dari keluarga miskin dan kaya.
Hal ini bisa dimengerti, sebab penetrasi internet terhadap populasi penduduk di Indonesia memang masih relatif rendah. Data yang dirilis oleh we are social global report pada januari 2016 menunjukkan pengguna internet aktif di Indonesia baru pada kisaran 34% dan pengguna media sosial aktif sebesar 30% dari total penduduk yang ada. Meskipun, di sisi lain pengguna yang terkoneksi dengan mobile phone justru melebihi total populasi penduduk (126%). Sementara itu, negara-negara yang dinilai paling baik dalam mengatasi masalah kesenjangan akses internet antara pelajar miskin dan kaya adalah Denmark, Islandia dan Finlandia. Beberapa negara di Asia yang cukup rendah kesenjangannya adalah Hongkong-China, Macau-China, Singapura dan Taiwan.