Kota, Budaya dan Bencana

Yanu Endar Prasetyo
pasundan ekspres, 15 November 2016

Masa depan peradaban manusia berada di Kota. Sebab, pada tahun 2030 nanti, lebih dari enam puluh persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, jika salah dalam merencanakan dan mengelola kota akan berujung pada bencana dan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Isu-isu yang berkembang dalam pembangunan kota ini tentu saja bervariasi antar negara. Untuk negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, isu penting saat ini adalah soal integrasi penduduk dan komunitas (akibat banjir imigran dan masalah rasial), tingginya kriminalitas (akibat bebasnya kepemilikan senjata api), dan ketimpangan ekonomi (meningkatnya pengangguran dan tunawisma). Bagi negara seperti Indonesia yang sedang bertumbuh pesat kota-kota metropolitannya, isu utama perkotaan adalah seputar kepastian rencana tata ruang (kepentingan publik versus privat, industri versus pertanian), akses dan kualitas transportasi publik, lingkungan (pengelolaan sampah, drainase, ruang terbuka hijau, banjir) serta ketimpangan ekonomi penduduk yang makin menganga.

Jika ditelusur secara sosiologis, unsur-unsur pembentuk masalah perkotaan itu pada akhirnya kembali kepada karakteristik kapital masing-masing wilayah atau negara. Flora (2013) membagi kapital ini ke dalam tujuh bentuk yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah menjadi urban, yaitu social capital, cultural capital, human capital, natural capital, financial capital, political capital dan built capital. Namun demikian, masalah perkotaan muncul dari perpaduan berbagai sumber daya kapital tersebut. Kompleks dan tidak sederhana untuk diuraikan, apalagi diselesaikan. Faktor sosial budaya (cultural and social capital) masyarakat menjadi sangat penting dan utama untuk digarap. Budaya ini menyangkut tata nilai, identitas, hingga gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Memahami budaya masyarakat perkotaan ini menjadi kunci untuk memilih pendekatan pembangunan kota yang tepat. Dengan memahami budaya ini pula isu-isu sensitif seputar penataan kota, kebersihan sungai, penggurusan, pemukiman, pusat bisnis, ruang terbuka hijau, kawasan industri, kemacetan dan lain-lain diharapkan dapat dilakukan secara lebih humanis dan beradab.

DEMOKRASI DIGITAL

Opini Media Indonesia

Oleh : Yanu Endar Prasetyo
Peneliti LIPI, PhD Student di University of Missouri, USA

Teori sosial dan politik yang umum dipelajari hari ini, sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung sekitar 2 abad lalu. Jarang disadari bahwa gelombang revolusi berikutnya yang lebih dahsyat sedang berlangsung saat ini. Revolusi ini diyakini akan mengubah serta melahirkan teori dan praktik sosial baru yang mungkin belum pernah terprediksikan sebelumnya. Revolusi yang memiliki dampak sangat luas dan dalam pada peradaban manusia. Gelombang perubahan inilah yang disebut dengan revolusi digital. Ditandai dengan kehadiran internet yang massif dan perlahan menggantikan berbagai perangkat teknologi jadul sebelumnya. Hampir semua teknologi analog tinggal menjadi kenangan. Radio, televisi, koran dan media konvensional lain pun sudah diambang sakarotul maut digulung oleh google dan youtube.

Gilardi (2016), dalam penelitian terbarunya tentang “digital democracy”, menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana teknologi digital ini juga mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Tidak hanya di Barat, melainkan juga di belahan dunia manapun dimana teknologi digital mulai mendominasi. Tidak hanya pada praktik politik dalam demokrasi kontemporer, revolusi teknologi digital ini juga secara langsung telah mempengaruhi bagaimana ilmu-ilmu sosial direproduksi dan disebarluaskan. Big data, sains kompleksitas, crowd sourcing, mesin pembelajaran baru, hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi rujukan dunia pun turut beradaptai dengan revolusi digital ini. Demokrasi digital adalah era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri.

SUBANG BARU

Yanu Endar Prasetyo

Tim Relawan Pengkaji Informasi Publik (TRPIP)

Entah sengaja diundang atau tidak, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “tamu” di Kabupaten Subang memang cukup mengagetkan berbagai kalangan. Bagaimana tidak, tak tanggung-tanggung, pucuk pimpinan alias orang nomor satu di Kabupaten Subang langsung resmi mengenakan rompi oranye KPK. Tragedi ini bak petir di siang bolong, sebab peristiwa ini terjadi tepat di ujung rangkaian pesta Ulang Tahun Kabupaten Subang ke 68 yang berlangsung sangat meriah dengan berbagai pemecahan rekor MURI. Meskipun menurut pandangan sebagian kalangan, tersangkutnya bupati dalam kasus korupsi di Kabupaten Subang bukanlah hal baru. Dua Kepala Daerah sebelumnya (Maman Yudia dan Eep Hidayat) juga pernah lengser akibat tersandung kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa kasus seperti ini bisa terulang kembali? Tidakkah muncul efek jera dan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya?

Pembusukan Birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memang bukan semata tanggung jawab Bupati, melainkan seluruh unsur dan komponen organisasi di dalamnya. Mulai dari level eselon II sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan bahkan RT/RW. Meskipun, kendali utama tetap berada di tangan kepala daerah. Secara sederhana, pemerintahan bisa diibaratkan organ tubuh, jika salah satu bagian sakit, maka akan mempengaruhi bagian-bagian tubuh lainnya. Terlebih jika otak – sebagai pusat koordinasi – itu juga sakit, maka seluruh organ tubuh lainnya tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Berulangnya kasus Bupati Subang yang terjerat korupsi tentu saja menjadi indikasi bahwa “badan” dan “organ-organ” pemerintah Kabupaten Subang memang mengidap suatu penyakit parah yang tidak lekas disembuhkan. Akibatnya sering kambuh dan nyaris koma.  

Belajar Inovasi dari India

Inilah Koran, 16 Februari 2015

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Bulan Januari lalu kami baru saja mengikuti sebuah konferensi dunia tentang inovasi akar rumput di Ahmedabad, Gujarat India. Sebuah konferensi besar yang dihadiri oleh ilmuwan, mahasiswa dan aktivis yang berasal dari 25 negara dan diselenggaran di pusat nadi gerakan inovasi akar rumput yang dimotori oleh Honey Bee Network (HBN) dan National Innovation Foundation (NIF) India. Filosofi inovasi akar rumput ini bertumpu pada semangat Gandhian, dimana inovasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah riil yang dihadapi (kemandirian), egalitarianisme, keterbukaan (open innovation), pembelaan kepada yang lemah (technology for humanity) serta keselarasan dan penghormatan pada alam (ecosentrism) nampak menonjol dan menjadi titik tekan dalam setiap produk dan wacana yang dimunculkan. Bagaimana India bisa demikian pesat dan menjadi pemimpin dalam melahirkan inovasi lokal yang berhasil dipasarkan secara global? Apa yang Bangsa kita bisa pelajari dari India?

Petani, Penyuluh dan Swasembada

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Sosiolog Pedesaan LIPI

Salah satu janji kerja Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK ialah ingin mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan, khususnya pada tiga komoditas pangan utama yaitu padi (meningkat 3,9%), jagung (meningkat 4,5%) dan kedelai (meningkat 30,25%) serta peningkatan produksi gula (1,64%) dan daging (0,52 juta ton). Apakah target ini realistis atau utopis? Mengingat kondisi pertanian dalam negeri kita yang masih remuk dan compang-camping. Jangankan mengukur dari tingkat kesejahteraan petani, melihat infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi saja sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh perbaikan. Tercatat 52% saluran irigasi tersier rusak. Belum masalah bibit, pupuk, alsintan dan SDM pertanian yang tidak pernah tuntas. Namun disisi lain memang aneh jika Indonesia tidak mampu berswasembada pangan, mengingat pertanian adalah jantung ekonomi rakyat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya pertanian di negeri ini.

Dilema UU Desa

Oleh : Yanu Endar Prasetyo
Inilah Koran, 25 Agustus 2014 

Setelah melalui proses dan dinamika politik yang cukup panjang, pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang merupakan babak baru dalam pembagian kekuasaan, penataan dan desentralisasi Desa. Kehadiran UU Desa ini dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi Desa sebaga sebuah wilayah otonom, baik desa sebagai sebuah kesatuan hukum maupun desa sebagai kesatuan adat di Nusantara. Tak lama setelah itu, pada tanggal 30 Mei 2014, pemerintah juga sudah merampungkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Artinya, UU Desa sudah dapat diimplementasikan karena telah memiliki dasar dan petunjuk hukum. Apakah UU Desa ini benar-benar dapat dengan mudah dan tepat diimplementasikan di lapangan? Mengingat banyak sekali perubahan mendasar yang tercantum dalam UU Desa ini, baik dari sisi pengelolaan keuangan desa, pembagian kekuasaan politik desa, pengelolaan sumber daya dan strategi pembangunan desa-desa di Indonesia yang nampaknya tidak mudah untuk disinkronisasikan dengan realitas masyarakat pedesaan terkini.

Media Pasca Pilpres

Oleh : Yanu Endar Prasetyo, 

dimuat di Inilah Koran (8/7/2014)

Salah satu faktor yang menyebabkan pemilihan presiden RI tahun 2014 ini terasa memanas adalah kuatnya peran propaganda politik media. Media massa yang seharusnya menjadi sarana informasi publik yang netral, objektif dan independen, justru berlomba menjadi corong kampanye bagi kedua pasang kandidat Capres dan Cawapres. Media yang seharusnya menjadi pilar penegak demokrasi, justru ramai-ramai “membunuh” demokrasi itu sendiri dengan munculnya media fitnah seperti tabloid Obor Rakyat. Hampir semua media terbelah sesuai dengan afiliasi politik pemilik modalnya, baik itu secara tersamar maupun secara kasar. Publik dibuat bingung dalam menyaring demikian banyak informasi yang jauh dari prinsip berimbang. Meskipun sebenarnya, memang demikianlah sifat asli dari industri media itu sendiri. Banyak kepentingan, kecil atau pun besar, yang mampu menembus dan menyandera meja redaksi yang seharusnya sakral itu. Lantas, bagaimana wajah media-media ini pasca pesta Pilpres nanti?

Sukarno, Prabowo dan Jokowi

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Penulis Buku “Harta Karun Bung Karno”

“Bung Karno hidup dan mati (dibunuh) berkali-kali”. Demikian barangkali ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bapak proklamator, pendiri bangsa dan salah satu pencetus ideologi Pancasila ini muncul dan tenggelam dalam arus dinamika politik di Indonesia. Bagaimana tidak? Sejak sebelum Indonesia merdeka hingga satu dasawarsa lebih reformasi, Bung Karno, secara simbolik maupun ideologis tidak pernah lepas dipakai (atau dibajak?) oleh siapapun yang ingin meniti dan memburu tangga kekuasaan. Mulai dari calon kepala desa, calon anggota DPR hingga calon Presiden dan Wakil Presiden juga merasa harus mewarisi seluruh atau sebagian dari diri, sikap dan cita-cita Sukarno sebagai “jualan” mereka. Ini tentu sesuatu yang membanggakan, karena berarti bangsa ini tidak pernah lupa akan sejarah. “Jas Merah” Bung Karno selalu dipakai. Namun ini juga akan nampak sangat absurd dan paradoks, manakala mereka yang merasa berhak mewarisi Sukarno ini, pada saat yang sama, juga mengkhianati mimpi-mimpi Bung Karno itu sendiri. Disinilah bung karno dihidupkan sekaligus dimatikan berkali-kali.

Bijaksana Menyikapi Bencana

Pasundan Ekspres, 29 Januari 2014

Belum surut wilayah Jakarta dan Pantura Subang direndam Banjir, sudah menyusul Semarang dan Pati mengalami hal yang sama. Stasiun Tawang terendam, akses jalan pun terputus. Bahkan tingginya banjir di Pati sempat membuat rombongan umat yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada almarhum KH. Sahal Mahfudz pun kebingungan menembus lokasi. Bukan hanya di Jawa, di Manado pun banjir bandang melumpuhkan aktivitas secara mengagetkan. Saat korban meletusnya gunung Sinabung belum pulih benar, kita sudah kembali dihentak oleh gempa Kebumen. Indonesia darurat bencana, demikian judul utama berbagai media.

Namun, bukankah semua bencana itu bukan hal yang baru bagi kita? Sebelumnya dan di masa-masa mendatang bencana serupa akan terus silih berganti. Karena memang kita tinggal di negeri yang memiliki kerentanan alam sangat tinggi. Kita hidup di atas “ring of fire”, Puluhan gunung berapi aktif melintang bak cincin api dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Hanya soal waktu saja kapan gunung-gunung itu akan meletus. Pun dengan ancaman bencana alam lain seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir hingga puting beliung rutin bergiliran menyapa kita. Sebab bukan hal baru, maka sudah seyogyanya kita – dalam hal ini pemerintah dan masyarakat – selalu siap, waspada dan menyiapkan diri dengan berbagai kemungkinan terburuk. Bukan justru sebaliknya, kita sendiri yang memperparah bencana itu sendiri.

MENYOAL PROSES REKRUTMEN CPNS DAERAH

diterbitkan oleh Pasundan Ekspres, 

6 November 2013

oleh : Yanu Endar Prasetyo

“Habis (bayar) berapa jadi PNS?” demikian pertanyaan dan obrolan yang sering terlontar di tengah-tengah publik manakala proses rekrutmen atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) digelar. Dugaan bahwa untuk lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menggunakan jalur suap bukan lagi kasak-kusuk, melainkan sudah bukan rahasia umum dan bahkan menjadi keyakinan publik bahwa itulah jalur sebenarnya yang harus ditempuh. Jika dulunya pertanyaan seperti itu sangat tabu diungkapkan, saat ini justru menjadi ajang pembentukan “harga pasar” untuk setiap kursi PNS. Tidak peduli apakah rekrutmen itu digelar untuk kalangan khusus (honorer) atau kalangan umum, suara-suara miring terkait transaksi ekonomi ilegal dibalik proses rekrutmen ini selalu saja muncul lalu berakhir begitu saja tanpa penyelesaian. Ibarat bermain judi, begitu hasil diumumkan para pemenang akan berpesta sementara yang kalah akan gigit jari dan mencoba peruntungannya kembali (tidak kapok).

Mal dan Evolusi Sebuah Kota

dimuat di harian Pasundan Ekspres, Jumat, 25 Oktober 2013

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Kota besar mana yang tidak memiliki Mall? Pantaskah sebuah wilayah disebut “kota” jika tidak memiliki Mall? Imajinasi para remaja, generasi muda dan orang-orang di desa ketika membayangkan seperti apa wajah kota atau kabupatennya beberapa tahun mendatang barangkali juga tidak lepas dari keberadaan mall atau pusat perbelanjaan nan megah dan lengkap. Mall telah menjadi penanda utama modernitas suatu kota. Kehadiran mall sebagai simpul antara pasar, gaya hidup, dan hiburan seolah menyihir siapapun untuk merasa harus menjadi bagian di dalamnya. Dimana di dalam Mall - secara simbolik - terkandung sebuah kesempatan dan saluran hasrat (channel of desire) bagi individu untuk menunjukkan status sosial-ekonominya, gaya hidupnya, kesenangan dan kebanggaannya menjadi bagian dari manusia modern, terkini dan ter-update. Tanpa sempat menoleh lagi betapa banyak entitas-entitas lain yang sebenarnya merupakan jati diri dan penanda asli wilayahnya.

Disadari atau tidak, Mall yang diagung-agungkan sebagai simbol modernitas sebuah kota itu telah berhasil membuat wajah kota-kota di Jawa ini menjadi demikian monoton, seragam dan membosankan. Cobalah Anda rasakan ketika berkunjung dari satu kota ke kota lainnya di pulau Jawa ini, maka yang akan anda temukan adalah kesan keseragaman : panas, macet dan satu lagi : Mall. Tidak ada lagi perbedaan suasana antara Bandung, Semarang, Solo, Jakarta dan Surabaya. Semua sama-sama memiliki puluhan Mall megah, mini market yang menjamur, pasar tradisional yang dipaksa untuk modern, moda transprotasi yang seragam dan hilangnya penanda-penanda lokal yang khas dan membedakan akar budayanya. Apalagi jika kita masuk ke dalam Mall-Mall tersebut, maka yang kita temui akan jauh lebih homogen dan monoton, sadar atau pun tidak. Keberadaan mall secara budaya telah menjadi salah satu agen homogenisasi rasa dan penampilan.

Opini : Menimbang Peluang Atin-Nina

Artikel ini dimuat di harian Pasundan Ekspres, 28 Mei 2013

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Salah satu pasangan calon Bupati yang sudah mendeklarasikan dan mendaftarkan diri akan maju dalam Pilkada Subang adalah Atin Supriatin dan Nina Nurhayati Hidayat. Atin Supriatin adalah kader PDI Perjuangan yang sekaligus menjabat ketua DPRD Kabupaten Subang. Sedangkan Nina Nurhayati tak lain adalah istri mantan Bupati Subang, Eep Hidayat.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikupas terkait dengan pasangan ini, pertama adalah fakta bahwa keduanya perempuan. Faktor sepasang perempuan maju ke dalam Pilkada seperti ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah pesta demokrasi di kabupaten Subang. Menjadi menarik mengingat sampai dengan pemilu presiden terakhir, ketika Megawati menjadi penantang SBY pada pemilu 2009 yang lalu, isu negatif terhadap pemimpin perempuan selalu dimainkan untuk menjegal kandidat perempuan. Posisi perempuan menjadi orang nomor satu di daerah di Indonesia ini juga masih sangat kecil, salah satunya adalah akibat doktrin bahwa perempuan tidak cocok menjadi imam atau pemimpin. Doktrin ini cukup dominan dalam rezim patriarkhi yang menjadi mainstream dalam komunitas muslim selama berabad-abad.

Koruptor : Mati Satu, Tumbuh Seribu

Artikel ini dimuat di Harian Pasundan Ekspres, Rabu, 22 Mei 2013

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

''Kelak, musuh terbesarmu bukanlah kaum penjajah atau imperialis asing, melainkan bangsamu sendiri!'' Ungkapan lama Bung Karno tersebut nampaknya semakin mendapatkan kebenarannya manakala daftar jumlah anak bangsa yang bergelar koruptor semakin banyak.

Rentetan kasus korupsi yang melibatkan elit pemimpin partai, kepala daerah, penegak hukum hingga aparatur tingkat rendah menunjukkan betapa musuh terbesar negara ini justru adalah saudara sebangsa itu sendiri. Jikalau penjajah atau bangsa asing yang kemudian merampas kekayaan negeri ini, barangkali mudah untuk mengobarkan semangat nasionalisme untuk mengusir mereka. Namun jika ternyata para pejabat, politisi, hingga penegak hukum yang notabene saudara setanah air yang mengemplang uang rakyat, pasti sulit membayangkan bagaimana mengusirnya. Ibarat menepuk nyamuk di jidat sendiri. Nyamuk bisa mati namun kepala pasti ikut sakit. Tidak banyak yang berani. 

Berharap Pada Pilkada Subang

Pasundan Ekspres, Kamis 2 Mei 2013

Perhelatan politik akbar di kabupaten subang semakin dekat. Suhu politik semakin hangat dengan makin maraknya kegiatan yang dihelat oleh para calon dan tim suksesnya. Spanduk, baliho, poster hingga kalender berhias potret wajah bertebaran di sudut-sudut jalan, termasuk di gang-gang kecil hingga pelosok desa. Namun sayang, gencarnya sosialisasi para calon kepala daerah maupun anggota dewan ini belum dibarengi dengan visi serta potret keberpihakan yang jelas dan terarah. Setiap kandidat masih sibuk untuk mendulang popularitas, belum menawarkan gagasan-gagasan cerdas.

Memang betul bahwa salah satu peluang utama untuk menang di pilkada adalah tingkat popularitas dan Keterpilihan calon yang tinggi. Akan tetapi dua hal itu tidak akan bermakna apapun ketika tidak dibarengi oleh dua hal penting lainnya, yaitu visi-keberpihakan dan rekam jejak sang calon. Dua hal terakhir inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari para 'pemain' dalam Pilkada Subang September nanti, mau dibawa kemana Subang lima tahun mendatang? Pada apa dan siapa pemimpin baru kita itu akan berpihak?

Opini : Kala Survei Bicara

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Beberapa hari yang lalu (8/4), Cita Institut telah merilis hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas calon-calon dalam pilkada kabupaten Subang tahun 2013. Survei tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi dalam hal popularitas dan elektabilitas dari 24 nama kandidat yang disurvei masih didominasi oleh nama-nama politisi ''lama'' dan sedang berkuasa, seperti Ojang Sohandi, Atin Supriatin dan Imas Aryumningsih.  Beberapa nama kandidat baru seperti Asep R Dimyati, Agus Masykur Rosyadi, Ade Suhaya, Nina Nurhayati, Ma'mur Sutisna, dan lain-lain nampaknya masih harus berjuang cukup keras untuk mengejar popularitas ketiga calon sebelumnya, karena mereka masih berada pada kisaran popularitas dibawah 10 persen.

Terlepas dari hasil itu, yang justru lebih menarik bagi saya adalah bagaimana publik menyikapi hasil survei tersebut. Ada tiga sikap utama yang lahir dari diskusi publik pada saat sosialisasi hasil survei ini, pertama adalah mereka yang pro dan memberikan apresiasi positif terhadap hasil survei. Golongan pertama ini adalah mereka yang berasal dari parpol, kandidat dan tim suksesnya. Mereka menganggap bahwa hasil survei ini bisa menjadi barometer dalam mengukur kekuatan diri sekaligus lawannya. Lahirnya hasil survei dari lembaga independen non partisan seperti Cita Institut dianggap turut mewarnai dan membangun dinamika politik lokal Subang yang positif.

Inovasi Untuk Daya Saing Bangsa

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

            Daya saing suatu bangsa memang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, insfrastruktur dan lain sebagainya. Namun salah satu faktor kunci yang tidak dapat dilupakan dalam upaya peningkatan daya saing tersebut adalah tingkat inovasi suatu bangsa. Salah satu penanda tingkat inovasi ini biasanya diukur dari seberapa banyak penerapan paten di suatu negara. Sebagai contoh, tahun 2008, Jepang menghasilkan paten terbanyak dengan mencapai lebih dari 500 ribu aplikasi paten. Hal ini tentu berbanding lurus dengan Anggaran RnD (Research and Development) yang disediakan negeri itu yang mencapai sekitar US$ 144 miliar. Dibawah Jepang adalah Amerika Serikat dengan jumlah paten lebih dari 400 ribu aplikasi dengan total anggaran RnD lebih dari US$ 400 miliar USD. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki anggaran RnD US$ 0,72 miliar dan hanya menghasilkan aplikasi paten sebanyak 23 buah saja. Angka ini jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang menghasilkan 1.312 paten, dengan anggaran RnD US$ 2,3 miliar, ataupun Thailand sebanyak 986 aplikasi paten, dengan anggaran RnD US$ 1,46 miliar.

Kaum Muda (Mau) Kemana?

Artikel ini dimuat di majalah Jong Indonesia (PPI Belanda) Edisi 7, September 2012, tahun III

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

“…Didikan Barat superieur, karena ilmoenja teratoer dan techniknja tinggi. Terboekti djoega di Djepang jang mengambil didikan Barat oentoek pemoekoel Barat sendiri; terboekti djoega di Sovjet-Ruslang jang menjesoeaikan didikan Barat kepada toedjoean masjarakat sendiri…. Ilmoe mendidik pengetahoean dan pengetahoean mendjadi pangkal keberanian oentoek membantah apa jang salah dan menoentoet apa jang dipandang hak dan adil. Sebab itu, onderwijs jang sempurna mesti melahirkan kaoem revolutionair dalam tiap-tiap masjarakat jang pintjang kedudukannja. Ini adalah soeatoe hoekoem alam…”

(Mohammad Hatta, 1933)

Kutipan diatas merupakan salah satu bagian dari artikel Bung Hatta di majalah Daulat Ra’jat no 77 tertanggal 30 Oktober 1933. Artikel tersebut berjudul “Pemoeda Dalam Krisis”. Sebagaimana tulisan-tulisan Bung Hatta lainnya yang selalu menunjukkan kegelisahannya pada kondisi Bangsa, tulisan tersebut dengan gamblang menantang kaum intelektual muda Indonesia di masa itu untuk bangkit dari zona kemapanannya. Tantangan itu diuraikan dalam paragraf penutup tulisannya yang berbunyi :

“Semoeanja ini haroeslah menjadi pertimbangan kepada pemoeda Indonesia jang mendapat didikan Barat. Sebab itu, ‘pemoeda dalam krisis’ berarti pemoeda terpaksa mengambil kepoetoesan : maoekah kembali poelang ke masjarakat sendiri? Dan disini tidak ada entweder…oder! Tidak ada ini atau itu!”

Titik Nadir Partai Politik

Artikel ini dimuat di Harian Inilah Koran, edisi Senin, 6 Februari 2012, hal Aspirasi (8)

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Kritik dan kecaman yang membanjiri DPR belakangan ini secara tidak langsung juga merupakan tamparan keras bagai partai politik (Parpol) di Indonesia. Gaya hidup mewah, pemborosan anggaran hingga indikasi korupsi yang melilit politisi yang duduk di DPR dan DPRD seakan melengkapi ambruknya integritas wakil rakyat yang notabene dicetak dan dikader oleh Parpol tersebut. Bukan sekarang saja, hampir setiap tahun sejak reformasi digulirkan, gedung wakil rakyat tidak pernah sepi dari berbagai skandal yang menggaduhkan ruang publik. Tindakan asusila, pornografi, kinerja buruk, jual beli peraturan dan anggaran, tidur dan membolos ketika rapat, hingga politik uang dalam pemilihan pejabat publik silih berganti menjadi headline di media.

Pengemis dan Sosialisasi Kemiskinan

Artikel ini dimuat di Harian Inilah Koran, Edisi Jumat 27 Januari 2012, halaman Aspirasi (8)

Oleh : Yanu Endar Prasetyo

Fenomena makin merebaknya pengemis di bawah umur benar-benar membuat gelisah. Saya prihatin dari dua sisi sekaligus, pertama dari makin beragamnya penyebab mereka turun ke jalan dan kedua dari dampak pembiaran (baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri) terhadap fenomena ini yang sungguh sangat dahsyat dimasa mendatang. Dilihat dari aspek penyebab bertambahnya pengemis di bawah umur, nampaknya tidak lagi hanya sekedar desakan ekonomi, tetapi sudah menunjukkan indikasi kebudayaan kemiskinan yang semakin akut. Jika dahulu kita hanya melihat pengemis difabel atau lansia, maka fenomena hari ini menunjukkan sebuah potret “keluarga utuh” yang turun ke jalan. Mereka terdiri dari perempuan (sambil menggendong bayi, entah bayi sendiri, orang lain atau justru korban perdagangan manusia), anak-anak di bawah usia 15 tahun, difabel, dan lansia.

1 HARI MAHIR MENULIS ARTIKEL

1 HARI MAHIR MENULIS ARTIKEL[1]

Oleh :

M. Alie Humaedi[2]

Yanu Endar Prasetyo[3]

“…ternyata tidak terjadi perubahan dari budaya lisan ke budaya tulis, sehingga wajarlah jika kita masih dianggap sebagai bangsa yang kehilangan ilmu pengetahuan (lost science in the third world) karena jarang bangsa lain yang mengetahui (membaca) penemuan-penemuan ilmiah kita”

(Wibowo, 2011:68)